JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang digelar di Jakarta, Kamis (11/9), membahas tata kelola sumber daya alam (SDA) serta strategi memperkuat PT Timah.
“Yang pertama adalah penataan PT Timah agar lebih kuat. Saat ini 89 persen dari total izin usaha pertambangan (IUP) timah di Bangka Belitung dikuasai PT Timah, sehingga penguatan perusahaan menjadi sangat penting,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan RI.
Ia menegaskan penataan itu harus melibatkan masyarakat, khususnya koperasi dan UMKM, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal.
“Dalam implementasinya wajib memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Rapat DPN berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, dipimpin oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN, dan dihadiri Wakil Menhan Donny Ermawan Taufanto sebagai Sekretaris DPN, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, serta kepala staf dari tiga matra TNI.
Sejumlah menteri dan pejabat terkait turut hadir, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendiktisaintek sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Dirut PT Timah Restu Widiyantoro.
Dalam paparannya, Restu menyoroti tantangan besar PT Timah akibat maraknya penambangan ilegal yang membuat produksi perusahaan tidak optimal.
Ia mengajukan dua usulan kebijakan strategis, yaitu penertiban tambang ilegal dan penataan lebih lanjut di sektor timah.
Selain itu, Bahlil juga memaparkan sejumlah regulasi pertambangan, Menteri Keuangan Purbaya menyinggung praktik ilegal terkait bea cukai.
Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyoroti keberadaan tenaga kerja asing di sektor pertambangan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam kesempatan itu menekankan posisi strategis timah yang juga berkaitan erat dengan logam tanah jarang, sehingga pengelolaannya membutuhkan pengawasan yang ketat.[]