DENPASAR – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah tengah mencari skema bantuan bagi korban banjir di Bali, khususnya mereka yang rumahnya terdampak namun berdiri di atas tanah bukan milik sendiri.

“Ini (untuk yang bukan pemilik tanah) lagi kita carikan solusi,” ujar Saifullah Yusuf usai menyerahkan bantuan di posko pengungsian Balai Banjar Dakdakan, Peguyangan, Denpasar, Jumat (12/9).

Saifullah menjelaskan, pembangunan kembali rumah korban bencana memang harus mengacu pada kepemilikan tanah yang sah.

Oleh karena itu, bagi warga yang status lahannya bukan milik pribadi, pemerintah perlu menyiapkan opsi bantuan lain.

Salah satunya, kata dia, adalah menjalin kerja sama dengan lembaga filantropi maupun organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pembangunan rumah layak huni maupun bantuan pascabencana.

“Banyak lembaga yang bersedia membantu. Jadi ini akan kita koordinasikan, termasuk dengan pemerintah daerah untuk menentukan pola terbaik bagi warga terdampak,” jelasnya.

Menteri Sosial menambahkan, opsi lain yang bisa ditempuh adalah menyiapkan tempat tinggal sementara, seperti rumah sewa atau indekos, sembari menunggu solusi permanen.

“Tentu harus ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. Karena ini warga Kota Denpasar, kami akan duduk bersama Pemkot Denpasar mencari jalan terbaik,” tegasnya.

Untuk rehabilitasi rumah, Saifullah menyebut pelaksana teknis akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, setelah melalui asesmen kerusakan—mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

Saat ini, tim gabungan termasuk pemerintah desa masih menghimpun data kerusakan. Laporan sementara mencatat sekitar 470 unit usaha terdampak, selain rumah warga, jembatan, dan fasilitas umum lain.[]